Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN )

1.      Perkembangan Dana Pembangunan Indonesia

Dari segi perencanaan pembangunan di Indonesia, Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) adalah rencana penerimaan dan belanja (pengeluaran) pemerintah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam waktu satu tahun. Hal ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam pasal 23 ayat (1) UUD 1945, bahwa : “anggaran pendapatan dan belanja Negara di tetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang, apabila dewan perwakilan rakyattidak menyetujui anggaran yang di usulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu”. Dengan kata lain APBN di tetapkan dengan Undang-Undang, artinya persetujuan DPR.

Tujuan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran Negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat.

Dasar hukum APBN :

1. UUD 1945 pasal 23 ayat (1), APBN ditetapkan setiap tahun

2. UU no. 1 tahun 1994, tentang APBN

3. Keputusan presiden RI no. 16 tahun 1994, tentang pelaksanaan APBN

Penyusunan APBN di dasarkan atas 5 hal berikut :

1. asas berimbang dan dinamis antara penerimaan dan pengeluaran

2. tabungan selalu meningkat

3. peningkatan pendapatan pajak, secara intensif dan ekstensif

4. prioritas pengeluaran rutin yang penting

5. pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara maksimal

Fungsi APBN

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.
3. Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
4. Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
6.  Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Prinsip penyusunan APBN

Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu:

• Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
•  Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.
•  Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.

Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:

• Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.
• Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.
• Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

Azas penyusunan APBN

APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas:

1.          Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.
2.          Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.
3.          Penajaman prioritas pembangunan
4.          Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang Negara

2.      Proses Penyusunan Anggaran

Proses penyusunan anggaran ada beberapa model sebagai berikut :

a. Anggaran berimabang, artinya pengeluaran Negara sama dengan penerimaan.

b. Anggaran surplus, artinya penerimaan lebih besar daripada pengeluaran.

c. Anggaran defisit, artinya penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran.

Tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN

Penyusunan APBN

Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

Pelaksanaan APBN

Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR.

Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

3.      Perkiraan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara

I. Sumber Penerimaan Negara

A. Penerimaan Dalam Negeri

a.       Penerimaan Perpajakan

1.       Pajak dalam negeri (Pph, PPN, PBB, Cukai, PPnBM, dan pajak lainnya)

2.       Pajak Perdagangan Internasional (Bea masuk dan Pajak impor)

b.       Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

1.       Penerimaan SDA (migas dan SDA lainnya)

2.       Bagian laba BUMN

3.       PNBP lainnya

B. Hibah, yaitu pemberian bantuan berupa uang, barang dan jasa dari pemerintah lain atau lembaga internasional dan tidak menimbulkan kewajiban (bersifat tidak mengikat)

C. Penerimaan Luar negeri

1.       Pinjaman program dan penundaan cicilan utang

2.       Pinjaman proyek

II. Sumber Pengeluaran Negara

A. Belanja Negara

Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan).

Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi:

•          Belanja Pegawai,
•          Belanja Barang,
•          Belanja Modal,
•          Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM,
•          Belanja Hibah,
•          Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana),
•          dan Belanja Lainnya.

B. Pengeluaran Pembangunan

•          Pembiayaan rupiah
•          Pembiayaan proyek

C. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi:

1. Dana Perimbangan

·         Dana Bagi Hasil

• Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
• Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2. Dana Otonomi Khusus dan penyeimbang merupakan dana yang di alokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, serta untuk penyeimbang kekurangan dana alokasi umum (DAU)

III. Pembiayaan

•          Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara.
•          Pembiayaan Luar Negeri, meliputi: Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

Referensi

http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara

Feryanto, Agung. 2010. Detik-detik Ujian nasional Ekonomi. Klaten: PT Intan pariwara.

Raharjo, puji. 2010. Sukses ujian ekonomi. Jakarta: Yudhistira

Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

Struktur Produksi

Salah satu indikator perekonomian suatu negara yang sangat penting adalah dengan pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku/sektor ekonomi dari suatu negara dalam kurun waktu tertentu.

Produksi adalah suatu kegiatan yang mengolah bahan baku atau bahan belum jadi menjadi barang jadi, Sistem Produksi adalah suatu gabungan dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan saling mendukung untuk melaksanakan proses produksi dalam suatu perusahaan.

Distribusi adalah suatu penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Penyaluran akan produk dilakukan setelah proses produksi dan pengendalian kualitas terhadap produk selesai. Biaya distribusi meliputi biaya angkut(transport), biaya pergudangan bila dibutuhkan penyimpanan barang terlebih dahulu. Biasanya biaya biaya diatas sangat diminimalisir supaya biaya produksi tidak tinggi atau dengan kata lain perusahaan dapat mendapat keuntungan yang maksimal.

Pendapatan Nasional

Pendapatan Nasional adalah pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau pemilik factor produksi suatu Negara selama kurun waktu tertentu (biasanya 1 tahun).

Pendapatan nasional sering digunakan sebagai indikator ekonomi dalam hal Menentukan laju tingkat perkembangan/pertumbuhan perekonomian suatu Negara, Mengukur keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya dan Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dengan negara lainnya

Perhitungan Pendapatan nasional

1. Pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran dari golongan pembeli.

PN = C + I + G + ( X – M )

Keterangan:

PN = Pendapatan Nasional

C = consumption (konsumsi masyarakat)

I = Investment (investasi)

G = Government expenditure (Pengeluaran Pemerintah)

X – M = Ekspor Neto

2. Pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan penerimaan dari factor-faktor produksi yang digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa dalam satu tahun.

PN = r + w + i + p

Keterangan:

r = rent income (sewa)

w = wage and salary income (gaji dan upah)

i = interest income (bunga)

p = profit income (laba usaha)

3.Pendekatan Produksi, pendapatan nasional di hitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa akhir selama satu tahun.

PN = (P₁ Q₁) + (P₂ Q₂) + … + (P_n Q_n)

Keterangan :

P = Price (harga)

Q = Quantity (jumlah)

Istilah-istilah yang berkaitan dengan pendapatan nasional :

GDB (Gross Domestic Bruto) adalah jumlah seluruh produksi yang dihasilkan masyarakat baik masyarakat asing yang berada di dalam negeri maupun masyarakat nasional, dalam waktu satu tahun.

PDB (Product Domestic Bruto) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam wilayah suatu Negara dalam waktu satu tahun.

PDB harga berlaku adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu Negara selama satu tahun dan dinilai menurut harga-hargayang berlaku pada tahun tersebut.

PDB harga konstan adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu Negara selama satu tahun yang sudah dibandingkan dengan harga berlaku pada tahun dasar.

PNB (Product National Bruto) yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga Negara yang ada di wilayah tersebut atau dinegara lain dalam waktu satu tahun.

PDRB (Product Domestic Regional Bruto) yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah tertentu misalnya kabupaten atau provinsi dalam waktu satu tahun.

Produk Nasional bruto (gross national bruto/GNP) adalah jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu Negara tanpa menghitung produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing di dalam negeri dalam waktu 1 tahun.

          GNP = GDP – PNFLN

Keterangan :

GDP = gross domestic product (pendapatan factor produksi domestic yang ada di luar negeri)

PNFLN = pembayaran factor produksi luar negeri yang ada di dalam negeri

Produk Nasional Bersih (Nett National Product/NNP) adalah GNP setelah dikurangi dengan penyusutan dan perbaikan barang modal.

          NNP = GNP – Penyusutan

Pendapatan Nasional Bersih (Nett national income/NNI) adalah NNP setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung, yang merupakan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan balas jasa yang diterima para pemilik factor produksi.

          NNI = NNP – Pajak tidak langsung

Pendapatan Perseorangan (Personal Income/PI) adalah NNI dikurangi dengan dana sosial, pajak perusahaan, laba yang ditahan dan di tambah transfer payment pemerintah, yang merupakan pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau rumah tangga.

PI = NNI – (dana sosial + pajak perusahaan + laba ditahan) + transfer payment

Pendapatan Yang siap di belanjakan (Disponsible Income/DI) adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Besarnya DI yaitu PI setelah dikurangi dengan pajak langsung/ pajak personal/ pajak perseorangan.

          DI = PI – Pajak Langsung

Pendapatan Nasional Per Kapita, dihitung dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk Negara yang bersangkutan pada tahun tersebut.

          Pendapatan Per Kapita = PDB tahun n : Jumlah penduduk tahun n

Manfaat Perhitungan Pendapatan Nasional, Tujuan utaman adalah mengetahui seberapa jauh peran Negara dalam memakmurkan masyarakatnya. Selain itu tujuan perhitungan pendapatan nasional sebagai berikut :

·         Membandingkan tingkat kemajuan ekonomi dari waktu ke waktu

·         Mengetahui dan menelaah struktur perekonomian suatu Negara

·         Merumuskan kebijakan pemerintah

·         Membandingkan perekonomian antarnegara atau antardaerah

·         Mengetahui seberapa besar penggunaan pendapatan masyarakat

Distribusi Pendapatan Nasional & Kemiskinan

Pengertian distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia

Distribusi pendapatan merupakan unsure penting untuk mengetahui tinggi rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu Negara. Distribusi yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan suatu Negara, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Sebaliknya, distribusi pendapatan yang tidak merata membuat perubahan atau perbaikan suatu Negara tidak akan tercapai. Hal seperti ini yang membuat timbulnya ketimpangan distribusi pendapatan.

menganalisis distribusi pendapatan, untuk mengetahui tingkat pemerataan distribusi pendapatan suatu Negara dapat diketahui dari grafik yang dinamakan kurva Lorenz, yaitu kurva yang menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk dengan distribusi pendapatan. Adapun indicator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan adalah koefisien gini atau indeks gini. Semakin tinggi atau besar indeks gini, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya (distribusi pendapatannya tidak merata) dan semakin kecil indeks gini semakin rendah tingkat ketidakmerataannya (distribusi pendapatannya semakin merata)

 

Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada. Dalam ilmu Ekonomi Industri, Koefisien Gini juga dapat dipergunakan untuk melihat konsentrasi pasar.

Pengertian kemiskinan yang dikemukakan oleh beberapa ahli

Maxwell (2007) menggunakan istilah kemiskinan untuk menggambarkan keterbatasan pendapatan dan konsumsi, keterbelakangan derajat dan martabat manusia, ketersingkiran sosial, keadaan yang menderita karena sakit, kurangnya kemampuan dan ketidakberfungsian fisik untuk bekerja, kerentanan (dalam menghadapi perubahan politik dan ekonomi), tiadanya keberlanjutan sumber kehidupan, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, dan adanya perampasan relatif (relative deprivation)

Poli (1993) menggambarkan kemiskinan sebagai keadaan; ketidakterjaminan pendapatan, kurangnya kualitas kebutuhan dasar, rendahnya kualitas perumahan dan aset-aset produktif; ketidakmampuan memelihara kesehatan yang baik, ketergantungan dan ketiadaan bantuan, adanya perilaku antisosial (anti-social behavior), kurangnya dukungan jaringan untuk mendapatkan kehidupan yang baik, kurangnya infrastruktur dan keterpencilan, serta ketidakmampuan dan keterpisahan.

BAPPENAS (1993) mendefisnisikan keimiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.

Levitan (1980) mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak

Faturchman dan Marcelinus Molo (1994) mendefenisikan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

pertumbuhan dan pemerataan dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia selama ini

Pertumbuhan ekonomi mempunyai arti penting. Petumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunanekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsinsehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambhana pendapatan tersebut (ceteris paribus), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. 

melihat kondisi pembangunan ekonomi Indonesia selama pemerintahan orde baru (sebelum krisis ekonomi 1997) dapat dikatakan bahwa Indonesia telah mengalami suatu proses dalam pembanguna ekonomi yang spektakuler, paling tidak pada tingkat makro(agregat). Keberhasilan ini dapat diukur dengan sejumlah indikator ekonomi makro.
tetapi, pada sekarang ini pemerataan dalam konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia kurang merata karena semakin banyak saja masyarakat khususnya Indonesia yang masih kekurangan dalam faktor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan

Referensi :

Feryanto, Agung. 2010. Detik-detik Ujian nasional Ekonomi. Klaten: PT Intan pariwara.

Raharjo, puji. 2010. Sukses ujian ekonomi. Jakarta: Yudhistira

http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2177548-konsep-dan-definisi-kemiskinan/#ixzz1o7ZNeaUv

http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan

http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/04/23/49/

http://strategika.wordpress.com/2008/07/20/membuat-kurva-lorenz/

Peta Perekonomian Indonesia

1. Keadaan Geografis Indonesia 

Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau (menurut data tahun 2004; lihat pula: jumlah pulau di Indonesia), sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni tetap, menyebar sekitarkatulistiwa, memberikan cuaca tropis. Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, di mana lebih dari setengah (65%) populasi Indonesia. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu:Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya dan rangkaian pulau-pulau ini disebut pula sebagai kepulauan Nusantara atau kepulauan Indonesia.^[1]

Indonesia atas tiga wilayah geografis utama yakni:

§  Kepulauan Sunda Besar meliputi pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi.

§  Kepulauan Sunda Kecil meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

§  Kepulauan Maluku dan Irian

Karena hal tersebut maka ahli biogeografi membagi Indonesia atas kehidupan flora dan fauna yakni:

§  Daratan Indonesia Bagian Barat dengan flora dan fauna yang sama dengan benua Asia.

§  Daratan Indonesia Bagian Tengah (Wallacea) dengan flora dan fauna endemik/hanya terdapat pada daerah tersebut.

§  Daratan Indonesia Bagian Timur dengan flora dan fauna yang sama dengan benua Australia.

Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsun barat dan monsun timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut membawa banyak uap air dan hujan di kawasan Indonesia; dari Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara kering, membawa sedikit uap air. Suhu udara di dataran rendah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celsius sampai 28 derajat Celsius sepanjang tahun.

Ada 2 musim di Indonesia yaitu musim hujan dan musim kemarau, pada beberapa tempat dikenal musim pancaroba, yaitu musim di antara perubahan kedua musim tersebut.

Curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 milimeter setahun, namun juga sangat bervariasi; dari lebih dari 7000 milimeter setahun sampai sekitar 500 milimeter setahun di daerah Palu dan Timor. Daerah yang curah hujannya rata-rata tinggi sepanjang tahun adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian Jawa barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan delta Mamberamo di Irian.

Setiap 3 sampai 5 tahun sekali sering terjadi El-Nino yaitu gejala penyimpangan cuaca yang menyebabkan musim kering yang panjang dan musim hujan yang singkat. Setelah El Nino biasanya diikuti oleh La Nina yang berakibat musim hujan yang lebat dan lebih panjang dari biasanya. Kekuatan El Nino berbeda-beda tergantung dari berbagai macam faktor, antara lain indeks Osilasi selatan atau Southern Oscillation.

Data-data geografis

Lokasi: Sebelah tenggara Asia, di Kepulauan Melayu antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Koordinat geografis: 6°LU - 11°08'LS dan dari 95°'BT - 141°45'BT

Referensi peta: Asia Tenggara

Wilayah:
total darat: 1.922.570 km²
daratan non-air: 1.829.570 km²
daratan berair: 93.000 km²
lautan: 3.257.483 km²

Garis batas negara: SQZ
total: 2.830 km: Malaysia 1.782 km, Papua Nugini 820 km, Timor Leste 228 km
Negara tetangga yang tidak berbatasan darat: India di barat laut Aceh, Australia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand, Birma, Palau

Garis pantai: 54.716 km

Klaim kelautan: diukur dari garis dasar kepulauan yang diklaim
zona ekonomi khusus: 200 mil laut
laut yang merupakan wilayah negara: 12 mil laut

Cuaca: tropis; panas, lembap; sedikit lebih sejuk di dataran tinggi

Dataran: kebanyakan dataran rendah di pesisir; pulau-pulau yang lebih besar mempunyai pegunungan di pedalaman

Tertinggi & terendah:
titik terendah: Samudra Hindia 0 m
titik tertinggi: Puncak Jaya 5.030 m

Sumber daya alam: minyak tanah, kayu, gas alam, kuningan, timah, bauksit, tembaga, tanah yang subur, batu bara, emas, perak

Kegunaan tanah:
tanah yang subur: 9,9%
tanaman permanen: 7,2%
lainnya: 82,9% (perk. 1998)

Wilayah yang diairi: 48.150 km² (perk. 1998)

Bahaya alam: banjir, kemarau panjang, tsunami, gempa bumi, gunung berapi, kebakaran hutan, gunung lumpur, tanah longsor.

Lingkungan - masalah saat ini: penebangan hutan secara liar/pembalakan hutan; polusi air dari limbah industri dan pertambangan; polusi udara di daerak perkotaan (Jakarta merupakan kota dengan udara paling kotor ke 3 di dunia); asap dan kabut dari kebakaran hutan; kebakaran hutan permanen/tidak dapat dipadamkan; perambahan suaka alam/suaka margasatwa; perburuan liar, perdagangan dan pembasmian hewan liar yang dilindungi; penghancuran terumbu karang; pembuangan sampah B3/radioaktif dari negara maju; pembuangan sampah tanpa pemisahan/pengolahan; semburan lumpur liar di Sidoarjo, Jawa Timur.

Lingkungan - persetujuan internasional:
bagian dari: Biodiversitas, Perubahan Iklim, Desertifikasi, Spesies yang Terancam, Sampah Berbahaya, Hukum Laut, Larangan Ujicoba Nuklir, Perlindungan Lapisan Ozon, Polusi Kapal, Perkayuan Tropis 83, Perkayuan Tropis 94, Dataran basah
ditanda tangani, namun belum diratifikasi: Perubahan Iklim - Protokol Kyoto, Pelindungan Kehidupan Laut

Geografi - catatan: di kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.504 pulau (6.000 dihuni); dilintasi katulistiwa; di sepanjang jalur pelayaran utama dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik

2. Mata Pencaharian 

Indonesia adalah negara agraris sehingga persentasi terbesar penduduk berada / tinggal di daerah pedesaan sedangkan persentasi kecil tinggal di daerah perkotaan

Perhatian para ilmuwan pada sistem mata pencaharian ini terfokus pada masalah-masalah mata pencaharian tradisional saja, di antaranya:

§  Berburu dan meramu

§  Beternak

§  Bercocok tanam di ladang

§  Menangkap ikan

Mata pencaharian utama adalah bertani dan berkebun dengan hasil utamanya kopi. Mereka juga mengembangkan kerajinan membuat keramik, menganyam, dan menenun. Kerajinan lain yang cukup mendapat perhatian adalah kerajinan membuat sulaman kerawang Gayo, dengan motif yang khas.

3. Sumber Daya Manusia

 Sebagai salah satu negara yang masih berkembang, Indonesia memang menghadapi masalah sumber daya manusia, di antaranya :

• Pertumbuhan penduduk yang masih tinggi
• Penyebaran yang kurang merata
• Kurang seimbangnya struktur dan komposisi umur penduduk, yang di tandai dengan besarnya jumlah penduduk yang berusia muda serta mutu penduduk yang masih relatif rendah.

Pertumbuhan penduduk yang akan menimbulkan banyak masalah bagi negara, jika tidak di ikuti dengan peningkatan produksi dan efisiensi di bidang lainnya. Adapun tindakan-tindakan yang dapat dan telah dilakukan pemerintah adalah :
a. Melaksanakan program keluarga berencana. Dengan program ini di harapkan laju pertumbuhan akan lebih dapat dikendalikan. Dengan program ini pula pemerintah ingin menjelaskan dan membuka kesadaran masyarakat bahwa ‘anak banyak’ akan memberi konsekuensi ekonomis yang lebih berat.
b. Meningkatkan mutu sumber daya manusia ( dengan formal maupun informal) yang telah ada, sehingga dapat menunjang peningkatan produktifitas guna mengimbangi laju pertumbuhan penduduknya.

Penyebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan tidak seimbangnya kekuatan ekonomi secara umum. Akibat lanjutnya adalah terjadinya ketimbangan daerah miskin dan daerah kaya. Daerah yang tampak menguntungkan (khususnya Pulau Jawa) akan menjadi serbuan dan perpindahan penduduk dari daerah lainnya. Tidak seimbangnya beban penduduk antara daerah itu akan berdampak terpusatnya modal di daerah tertentu saja. Dampak lainnya adalah mengumpulnya tenaga kerja di Pulau Jawa sehingga persaingan tenaga kerja (Penawaran) menjadi sangat tinggi. Rendahnya tingkat upah akan berakibat timbulnya kesengsaraan dan pengangguran dan tentu saja masalah kriminalitas akan semakin menggejala. Maka secara tidak langsung kondisi ini akan menyebabkan turunnya pertumbuhan industri dan secara otomatis akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Tindakan yang dapat dan telah dilakukan pemerintah :
a. Penyelenggaraan program transmigrasi, sehingga akan terjadi pemerataan sumber daya ke daerah-daerah yang masih membutuhkan. Dengan program ini diharapkan para peserta transmigran dapat meninggalkan ketidak-produktif-an mereka, justru mereka mempunyai kesempatan memperbaiki ekonomi mereka dengan mengembangkan daerah baru yang mereka tempati.
b. Memperbaiki dan menciptakan lapangan-lapangan kerja baru di daerah-daerah tertinggi sehingga penduduk sekitar tidak perlu ke kota atau ke Pulau Jawa untuk bisa bekerja. Dengan demikian arus urbanisasi dari desa ke kota, dari luar ke pulau jawa dapapt di kurangi.

Komposisi pendudukan yang tidak seimbang dapat menimbulkan proses regenerasi kegiatan produksi menjadi tidak lancar. Dengan demikian perlu dilakukan tindakan secepatnya untuk membekali dan mempersiapkan tenaga-tenaga kerja muda di Indonesia dengan pendidikan formal maupun informal, dengan ketrampilan dan pengetahuan yang sifatnya mendesak. Langkah-langkah yang akan dan telah di tempuh pemerintah untuk mengatasi hal ini adalah :
a. Meninjau kembali sitem pendidikan di Indonesia yang masih bersifat umum (general), untuk dapat lebih disesuaikan dengan disiplin ilmu khusus yang lebih sesuai dengan tuntutan pembangunan.
b. Menciptakan sarana dan prasarananya pendidikan yang lebih mendukung langkah pertama.

Adapun sasaran kebijaksanaan tenaga kerja di Indonesia meliputi hal-hal berikut :
1. Memperluas lapangan kerja untuk dapat menyerap pertambahan angkatan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran,
2. Membina angkatan kerja baru yang memasuki pasar melalui latihan ketrampilan untuk berusaha sendiri maupun untuk mengisi lapangan kerja yang tersedia.
3. Membina dan melindungi para pekerja melalui mekanisme hubungan kerja yang di jiwai oleh Pancasila dan UUD 1945 (Hubungan Industrial Pancasila), memperbaiki kondisi-kondisi dan lingkungan kerja agar sehat dan aman serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.
4. Meningkatkan peranan pasar kerja, agar penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan tenaga kerja dapat menunjang kegiatan pembangunan.
5. Memperlambat lajunya pertumbuhan penduduk dan meningkatkan mutu tenaga kerja melalui usaha pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian dari perencanaan tenaga kerja terpadu.

4. Investasi

Untuk memperoleh suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam proses pembangunan di Indonesia, terkumpulnya modal dan sumber daya sebagai investasi, menduduki peran yang sangat penting.
Dalam kondisi tertentu masih sulit untuk mengharapkan dana investasi dari masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya tambahan guna membantu memenuhi kebutuhan dana investasi pembangunan. Upaya-upaya tersebut adalah :
a. Lebih mengembangkan ekspor komoditi non-migas, sehingga sacara absolut dapat meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor luar negeri
b. Mengusahakan adanya pinjaman luar negeri yang memiliki syarat lunak, serta menggunakannya untuk kegiatan investasi yang menganut prinsip prioritas
c. Menciptakan iklim investasi yang menarik dan aman bagi para penanam modal asing, sehingga makin banyak PMA yang masuk ke Indonesia
d. Lebih menggiatkan dan menyempurnakan sistem perpajakan dan perkreditan, terutama kredit untuk golongan ekonomi, agar mereka secepatnya dapat berjalan bersama dengan para pengusaha besar dalam rangka peningkatan produktifitas.

Refensi :

http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya#Sistem_mata_pencaharian

http://001gayo.blogspot.com/2010/03/mata-pencaharian.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Indonesia